Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Kalimantan Timur menjembatani penyelesaian sengketa antara warga pesisir dan perusahaan di Balikpapan melalui program Kelurahan Sadar HAM. Kawasan Kelurahan Damai Bahagia dipilih sebagai lokasi percontohan karena tingginya dinamika persoalan warga yang bersinggungan langsung dengan aktivitas korporasi.
BALIKPAPAN — Benturan kepentingan antara investasi dan hak masyarakat lokal di pesisir Kalimantan Timur coba diurai lewat pendekatan berbasis perlindungan hak asasi manusia. Kanwil KemenHAM Kaltim menunjuk Kelurahan Damai Bahagia, Balikpapan, sebagai wilayah percontohan program Kelurahan Sadar HAM yang mulai diimplementasikan secara masif.
Kepala Kanwil KemenHAM Kaltim Umi Laili menyebut langkah advokasi ini menjadi jalan tengah strategis untuk merespons berbagai keluhan warga yang kerap berhadapan dengan operasional perusahaan. Harapannya, keberadaan penggerak HAM di tingkat kelurahan mampu lebih cepat mengenali serta menindaklanjuti persoalan sebelum meluas.
Dalam pertemuan terpadu bersama jajaran pemerintah kelurahan, sejumlah permasalahan mendasar terungkap. Sengketa lahan dan keterbatasan dokumen kepemilikan kawasan menjadi persoalan agraria yang paling sering dilaporkan warga.
Selain itu, gangguan ekosistem pesisir turut memicu sulitnya pemenuhan akses air bersih bagi masyarakat setempat. "Setiap laporan aduan yang menyangkut operasional perusahaan akan segera kami tindaklanjuti melalui tahapan pendampingan dan pengiriman surat klarifikasi," ujar Umi Laili di Balikpapan, Jumat.
Apabila mediasi awal menemui jalan buntu, kementerian akan berkoordinasi dengan lintas sektor untuk mencari solusi pasti. Sinergi antarinstansi ini dinilai efektif untuk memastikan perusahaan mematuhi kewajiban menjaga kelestarian lingkungan dan hak penduduk.
"Sektor swasta wajib hukumnya untuk turut serta menghormati, melindungi, sekaligus memenuhi instrumen hak asasi manusia di sekitar area kerjanya," tegasnya.
Untuk mengukur tingkat kepatuhan korporasi, KemenHAM kini menggunakan aplikasi Prisma yang berbasis pada penilaian mandiri. Alat ini dipakai untuk memantau secara akurat pemenuhan hak warga oleh perusahaan di sekitar wilayah operasinya.
Di luar penanganan konflik, program Kelurahan Sadar HAM juga merancang pengembangan potensi kawasan pariwisata pesisir yang ramah bagi kelompok penyandang disabilitas. Integrasi program ini diharapkan memberi dampak peningkatan ekonomi inklusif bagi masyarakat.
"Integrasi program kelurahan yang senantiasa menghargai nilai kemanusiaan ini pasti akan memberikan dampak peningkatan ekonomi inklusif bagi masyarakat," tuturnya.