Nagekeo — Tim Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kini bergerak cepat melakukan inventarisasi serta pemeriksaan menyeluruh terhadap gedung-gedung publik yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini adalah wujud nyata dari instruksi Menteri PU Dody Hanggodo agar seluruh fasilitas yang terkena guncangan dipastikan kondisinya sebelum kembali digunakan publik, sekaligus memetakan skala kerusakan yang memerlukan intervensi perbaikan.
Prioritas pemeriksaan difokuskan pada bangunan yang berhubungan langsung dengan pelayanan dasar warga, yakni rumah sakit, kantor pemerintahan, fasilitas umum, hingga rumah ibadah. Keberadaan bangunan-bangunan tersebut dinilai krusial dalam masa darurat.
"Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani," kata Menteri PU Dody Hanggodo saat meninjau lokasi terdampak bencana di Nagekeo, NTT, Selasa (18/8/2026).
Untuk mempercepat proses ini, Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) NTT menambah jumlah personel di lapangan. Sebanyak 11 personel dijadwalkan berangkat dari Kupang menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat, pada Rabu (19/8/2026) untuk memperkuat tiga personel yang saat ini telah berada di lapangan. Dengan demikian, total terdapat 14 personel yang akan melakukan pemeriksaan bangunan terdampak.
Rombongan memulai tugas dari Labuan Bajo dengan menyasar Rumah Sakit Komodo, Kantor Bupati, dan sejumlah bangunan layanan publik lainnya. Setelah pemeriksaan di Labuan Bajo selesai, tim akan bergerak menuju Ruteng dan wilayah lainnya untuk menyusuri bangunan-bangunan yang terdampak gempa.
Hasil pemeriksaan ini nantinya menjadi acuan untuk menentukan apakah sebuah bangunan layak dipakai atau perlu perbaikan. Tujuannya jelas, yakni memberikan kepastian keamanan bagi masyarakat dan pengguna bangunan selama masa tanggap darurat.
Di samping memeriksa gedung, Kementerian PU sejak dua hari terakhir juga telah melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana air minum di sejumlah wilayah terdampak, antara lain Nagekeo, Ende, dan Sikka. Pemeriksaan mencakup Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan perpipaan, sarana distribusi air, serta tampungan air yang tersedia di masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, BPBPK NTT melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) untuk membantu pendataan sarana air minum di lapangan. Tim tidak hanya melakukan inventarisasi, tetapi juga langsung melakukan penanganan terhadap sarana yang mengalami gangguan.
Salah satu penanganan yang dilakukan berada di Kabupaten Ende, berupa perbaikan jaringan perpipaan air bersih pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba di Kecamatan Ende. Perbaikan dilakukan terhadap jaringan perpipaan yang terdampak sehingga layanan air minum dapat kembali mendukung kebutuhan masyarakat.
Sebanyak 10 personel tambahan juga akan diberangkatkan dari Kupang untuk mendukung pemeriksaan dan penanganan sarana air minum di Maumere, Ende, dan Nagekeo pada Rabu (19/8/2026). Tim tersebut akan melakukan pengecekan sarana air minum sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan di lokasi terdampak.
Kementerian PU terus memastikan ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat terdampak. Dalam masa tanggap darurat, ketersediaan air bersih dan sanitasi menjadi kebutuhan mendasar karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat maupun pengungsi.
Di Kabupaten Nagekeo, dukungan sarana air bersih saat ini berupa tiga unit Mobil Tangki Air (MTA). Dua unit telah berada di lokasi, sedangkan satu unit lainnya merupakan MTA pinjam pakai yang sebelumnya digunakan untuk penanganan banjir Mauponggo dan dapat dilanjutkan pemanfaatannya untuk mendukung penanganan bencana gempa.
Selain MTA, Kementerian PU juga menyediakan 16 unit Hidran Umum (HU). Sebanyak delapan unit merupakan dukungan yang tersedia untuk penanganan saat ini, sedangkan delapan unit lainnya merupakan HU pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo. Sementara itu, di Kupang masih disiagakan dua unit mobil tangki air dan satu unit truk tinja untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana.
Kementerian PU saat ini tengah menginventarisasi pos-pos pengungsian untuk memastikan kebutuhan air bersih dan sanitasi dapat dipenuhi secara cepat, termasuk apabila diperlukan mobilisasi prasarana dan sarana air minum dari luar NTT, seperti dari depo di Surabaya.
Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, sumber air akan dioptimalkan dari sistem penyediaan air minum atau PDAM apabila jaringan telah tersedia dan berfungsi. Apabila sumber air perpipaan belum tersedia atau mengalami gangguan, Kementerian PU akan menyiapkan alternatif dukungan melalui mobil tangki, hidran umum, tampungan air, maupun sarana pendukung lainnya sesuai kebutuhan di lapangan.
Kementerian PU memastikan pengiriman bantuan prasarana air bersih dan sanitasi akan terus dilanjutkan secara bertahap ke wilayah yang membutuhkan. Langkah tersebut merupakan bagian dari respons cepat pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak gempa tetap mendapatkan akses terhadap layanan dasar selama masa tanggap darurat.