SAMARINDA — Program pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis yang selama ini menyasar masyarakat kurang mampu di Kota Samarinda terhenti. Penyebabnya, anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Samarinda untuk tahun 2026 dipangkas hingga hanya tersisa sekitar Rp 10 miliar.
Padahal, menurut Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Riska Wahyuningsih, respons masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Banyak warga dengan keterbatasan ekonomi yang selama ini mengandalkan layanan tersebut untuk ber-KB tanpa biaya.
“Setelah ada efisiensi anggaran, anggarannya dipangkas sehingga mereka tidak bisa lagi melaksanakannya. Padahal masih banyak masyarakat yang berminat,” ujar Riska, Selasa (18/8/2026).
Sebelumnya, layanan KB gratis ini dijalankan melalui kerja sama dengan sejumlah rumah sakit di Samarinda. Selain mendapatkan pelayanan medis secara gratis, warga yang datang dari wilayah cukup jauh juga memperoleh bantuan biaya perjalanan.
Penghentian layanan ini menjadi catatan tersendiri bagi Komisi IV DPRD Samarinda. Sebab, cakupan tugas DP2KB dinilai strategis dan tidak hanya berkutat pada pelayanan KB semata.
Dinas tersebut juga bertanggung jawab dalam pembinaan keluarga, pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas, hingga mendukung percepatan penurunan angka stunting di Kota Samarinda.
Di tengah keterbatasan fiskal, DP2KB disebut telah berupaya mencari alternatif pembiayaan dengan menggandeng pihak swasta. Skema Corporate Social Responsibility (CSR) dan organisasi profesi menjadi pilihan untuk menambal kekurangan anggaran.
Namun, Riska menilai pola tersebut sulit dijadikan solusi utama secara berkelanjutan. Pasalnya, kebutuhan CSR dari perusahaan juga harus dibagi ke berbagai sektor dan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya yang sama-sama membutuhkan.
“Sepintar-pintarnya kepala dinas mencari solusi, kalau terus-menerus mengandalkan CSR juga sulit. Semua OPD pasti sama-sama membutuhkan bantuan CSR,” katanya.
Menanggapi situasi ini, Komisi IV DPRD Samarinda berencana mengambil langkah konkret. Riska menyebut pihaknya akan mengalokasikan sebagian pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD untuk membantu mendukung program-program prioritas DP2KB pada periode mendatang.
“Sekitar Rp 1,5 miliar untuk program di DP2KB saya titipkan,” pungkasnya.
Langkah ini diharapkan mampu memastikan layanan KB gratis dan program pengendalian penduduk lainnya di Samarinda tidak terhenti lebih lama, terutama bagi warga kurang mampu yang paling membutuhkan akses kesehatan reproduksi.