SAMARINDA — Wali Kota Samarinda Andi Harun mengaku tengah mengumpulkan data anggota DPRD Kaltim asal Dapil Samarinda yang diduga mengarahkan bantuan keuangan (bankeu) ke wilayah di luar Kota Samarinda. Ia menyebut tindakan tersebut layak dikategorikan sebagai pengkhianatan terhadap mandat pemilih.
"Saya lagi teliti siapa anggota-anggota DPRD dari provinsi, wakil Samarinda, yang menjatuhkan bankeunya bukan di Kota Samarinda. Itu layak disebut pengkhianat rakyat Samarinda," ujarnya di Samarinda.
Pernyataan ini disampaikan Andi Harun di tengah sorotannya terhadap teka-teki realisasi anggaran dari Pemerintah Provinsi Kaltim untuk Kota Samarinda. Ia sebelumnya mempertanyakan kondisi alokasi bankeu yang masih nihil dalam rapat koordinasi bersama Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud dan sembilan kepala daerah lainnya pada Senin, 3 Agustus 2026 lalu.
Dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur tersebut, Andi Harun mengaku menjadi salah satu kepala daerah yang paling kritis. Ia membandingkan realisasi dana bagi hasil (DBH) Samarinda yang saat itu baru mencapai sekitar 35 persen, sementara Balikpapan sudah di angka 53 persen.
"Saya kemarin rakor di Kantor Gubernur. Saya diskusi sama Gubernur bersama sembilan kepala daerah lain. Saya termasuk yang paling kritis. Kenapa? Saya tiba-tiba melihat bankeu masih 0 persen," katanya.
Kritik tersebut mendapat respons cepat. Andi Harun menyebut sehari setelah pembahasan, Samarinda menerima transfer bankeu sebesar Rp 77 miliar dari Pemprov Kaltim.
"Saya bersyukur, alhamdulillah Pak Gubernur itu responsif. Besoknya langsung masuk transfer Rp 77 miliar bankeu untuk Kota Samarinda," ujarnya.
Meski transfer sudah masuk, Andi Harun menyatakan masih akan mengecek perkembangan realisasi DBH Samarinda yang dinilainya belum mencapai tingkat yang diharapkan. Ia menegaskan sikap kritisnya terhadap persoalan anggaran ini tidak berarti berseberangan dengan Gubernur Kaltim.
"Saya tidak bisa diam kalau seperti ini. Tapi jangan dipahami bahwa saya selalu berbeda haluan dengan Pak Gubernur, enggak. Saya hanya konsisten pada jalur pemerintahan," katanya.
Soal penelusuran anggota dewan, Andi Harun menegaskan hasilnya nanti akan disampaikan langsung kepada publik. Ia bahkan mempersilakan pihak yang merasa keberatan untuk merespons pernyataannya.
"Dan nanti akan saya bagikan kepada media. Inilah wajah anggota-anggota DPRD provinsi kita yang dipilih oleh rakyat Samarinda, tapi bantuan keuangannya dilarikan di luar Kota Samarinda," tegasnya.
Andi Harun menekankan bahwa anggota DPRD Kaltim yang memperoleh suara dari masyarakat Samarinda seharusnya ikut memperjuangkan kepentingan daerah pemilihannya. Ia mengingatkan agar wakil rakyat tidak mengabaikan kepercayaan yang telah diberikan.
"Sekali lagi teman-teman DPRD Kaltim yang berasal dari Samarinda, jangan pernah sekali-kali mengkhianati kepercayaan rakyat Samarinda," pungkasnya.
Menurutnya, persoalan alokasi anggaran seperti bankeu dan DBH adalah urusan pemerintahan yang tidak bisa dicampur dengan kepentingan politik. Ia menegaskan akan terus menyuarakan kepentingan Samarinda selama menyangkut hak-hak anggaran daerah.
"Ketika menyangkut bankeu, DBH, saya harus bersuara. Kalau saya enggak bersuara, siapa yang mewakili Samarinda yang bersuara?" ujarnya.