SAMARINDA — Andi Harun menilai rapat koordinasi (Rakor) pengelolaan keuangan daerah yang dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (3/8/2026), menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan program pembangunan antardaerah. Ia mengusulkan forum ini tidak berhenti sebagai agenda tahunan, melainkan rutin digelar dengan pembahasan yang lebih fokus.
"Rakor seperti ini sangat strategis. Kalau perlu digelar secara berkala dengan tema-tema khusus, seperti pengelolaan keuangan daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun pembangunan infrastruktur," ujarnya. Menurut Andi Harun, sinergi yang kuat antara provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci menghadapi berbagai tantangan fiskal, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Salah satu sorotan utama Andi Harun dalam rakor tersebut adalah perlunya percepatan realisasi bantuan keuangan dari Pemprov ke pemerintah kabupaten dan kota. Ia menyebut, hingga saat ini realisasi dana bagi hasil pajak yang diterima Kota Samarinda masih berada di kisaran 35 persen.
Kondisi ini, lanjutnya, perlu menjadi perhatian serius agar daerah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan program prioritas. Percepatan transfer dana dinilai akan membantu pemerintah daerah mengevaluasi pelaksanaan APBD lebih awal dan memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal.
"Percepatan penyaluran dana sangat penting agar pelaksanaan program pembangunan tidak mengalami keterlambatan," tegas Andi Harun.
Dalam forum yang dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Kaltim tersebut, Andi Harun juga mengusulkan penyusunan strategi kolektif untuk memperjuangkan peningkatan Transfer ke Daerah (TKD) kepada pemerintah pusat. Menurutnya, perjuangan tersebut harus didasarkan pada kajian akademik dan analisis teknokratik, bukan sekadar opini.
"Kalau kita berjuang dengan dokumen teknokratik dan data yang lengkap, pemerintah pusat akan lebih mudah memahami kebutuhan daerah. Yang berbicara nanti bukan opini, tetapi data," ujarnya.
Andi Harun menambahkan, pemerintah pusat akan menilai kemampuan setiap daerah dalam mengelola APBD secara efektif, terutama pada belanja yang berorientasi pada pelayanan publik. Karena itu, tata kelola keuangan yang akuntabel menjadi prasyarat sebelum mengajukan tambahan dukungan fiskal.
Di akhir keterangannya, Andi Harun mengapresiasi langkah Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud yang dinilainya berhasil membangun ruang konsolidasi antarpemerintah daerah. Rakor ini dihadiri langsung oleh Gubernur didampingi Wakil Gubernur Seno Aji dan Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni.
Ia berharap forum serupa dapat dilaksanakan secara berkala agar perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pembangunan di Kaltim semakin terintegrasi. "Dengan sinergi yang kuat antara provinsi dan kabupaten/kota, berbagai tantangan dapat dihadapi bersama," pungkasnya. (*)