SAMARINDA — Di tengah tekanan penurunan anggaran, Wali Kota Samarinda Andi Harun menerapkan kebijakan penghematan radikal yang dimulai dari lingkungan internal pemerintahannya sendiri. Kebijakan ini diambil sebagai langkah taktis agar belanja daerah tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Andi Harun mengungkapkan, salah satu langkah paling signifikan adalah menghapus total pos belanja makan dan minum dinas yang sebelumnya mencapai Rp 98 miliar. Selain itu, anggaran perjalanan dinas kini dipangkas drastis hingga hanya tersisa sekitar Rp 7 miliar dan pengelolaannya dipusatkan di Sekretariat Daerah.
Ketegasan kebijakan ini diwujudkan dengan penguncian akses perjalanan dinas. Andi Harun menyebut, setiap kepala dinas yang ingin melakukan perjalanan dinas wajib mendapatkan persetujuan langsung dari dirinya. Hal ini untuk memastikan setiap pengeluaran benar-benar mendesak dan memiliki urgensi tinggi.
"Kalau ada kepala dinas yang mau melakukan perjalanan dinas, harus atas persetujuan kepala daerah langsung. Ini cara kita melakukan efisiensi ekstrem," ujar Andi Harun dalam Dialog Publik 'Membaca Potret Fiskal Kaltim 2027' yang digagas IKA PMII Kaltim di Samarinda, Minggu.
Efisiensi ini tidak hanya sekadar instruksi. Andi Harun mengaku memulainya dari dirinya sendiri dengan membatasi perjalanan dinas hanya dua kali sejak Januari hingga Agustus 2026 untuk agenda yang sangat mendesak. Bahkan, saat diundang menjadi narasumber di luar daerah, ia memilih menggunakan dana pribadi ketimbang fasilitas negara.
"Saya pakai dana pribadi. Sebagai pimpinan, kita harus bisa memberikan contoh yang baik terlebih dahulu kepada jajaran," tuturnya.
Selain menekan belanja, Pemkot Samarinda memperkuat fondasi fiskal dari sisi pendapatan. Andi Harun memacu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mandiri dan menjadi kekuatan ekonomi baru, bukan lagi menjadi beban yang menyusu pada APBD. Saat ini, hampir seluruh BUMD Samarinda telah memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada di kisaran Rp 1,2 triliun.
"BUMD tidak boleh lagi menjadi beban yang menyusu pada APBD, melainkan harus menghasilkan keuntungan bagi daerah," katanya.
Di sisi lain, dalam memperjuangkan hak anggaran dari pemerintah pusat, Andi Harun meminta jajarannya menyiapkan argumen dan data yang kuat. Pendekatan berbasis sains dan data bersama akademisi ini diterapkan untuk menyikapi isu dana kurang salur, memastikan narasi yang dibawa ke Jakarta sesuai kondisi objektif di lapangan.
"Perjuangan ke pusat harus didasari platform yang jelas. Narasi yang dibawa harus didasari data yang valid sesuai kondisi objektif di lapangan, bukan sekadar narasi politik," tegas Andi Harun.
Langkah ini mendapat apresiasi dari Anggota DPR RI Syafruddin. Ia menilai kinerja Wali Kota Samarinda layak menjadi contoh bagi kepala daerah lain di Kalimantan Timur dalam melakukan mitigasi fiskal di tengah keterbatasan APBN.
"Kinerja Wali Kota Samarinda patut diapresiasi, para kepala daerah di Kaltim bisa belajar dari apa yang dilakukan Wali Kota Samarinda saat ini," ujar Syafruddin.