Bukan Sekadar Wacana, Ini Alasan Ekonomi di Balik Instruksi Prabowo soal Kereta Trans Kalimantan untuk Kaltim

BALIKPAPAN — Sinyal politik dari instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada PT KAI dan Kementerian Perhubungan untuk menyiapkan proyek Trans Kalimantan disambut optimisme yang berhati-hati di Kalimantan Timur. Pasalnya, provinsi ini sudah dua kali menjadi lokasi proyek strategis nasional (PSN) perkeretaapian yang kandas di tengah jalan, sehingga kalimat "habis Trans Sumatra, nanti Trans Kalimantan" masih perlu dibaca dengan mempertimbangkan realitas ekonomi dan pembiayaan di lapangan.

Meski belum ada dokumen trase, studi kelayakan, atau skema pendanaan, potensi ekonomi Kaltim menjadi argumen kuat yang membedakan proyek ini dari sekadar rencana prestise. Provinsi ini secara konsisten menyumbang sekitar 46-47 persen dari total perekonomian Pulau Kalimantan, dengan sektor pertambangan dan penggalian menyumbang sekitar 38 persen PDRB dan batu bara sebagai andalan ekspor.

Tekanan Infrastruktur dari Target Pertumbuhan 7 Persen

Status Kaltim sebagai provinsi penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN) dan proyeksi peran sebagai "superhub ekonomi" Kalimantan membuat tekanan terhadap infrastruktur konektivitas terus meningkat. Pemerintah provinsi sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen pada 2026 sembari berusaha mengurangi ketergantungan pada batu bara.

Di titik inilah kereta logistik punya argumen kuat: bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan instrumen untuk menekan biaya distribusi dan mendukung hilirisasi industri. Industri pengolahan seperti kilang migas, feronikel, petrokimia, dan CPO turunan di Kaltim tercatat tumbuh double digit, menambah urgensi kebutuhan moda angkutan massal yang efisien.

Tiga Persoalan Struktural Distribusi yang Sudah Lama Menumpuk

Selama ini distribusi komoditas utama Kaltim—batu bara, CPO, kayu, dan hasil tambang lain—nyaris seluruhnya bertumpu pada truk angkutan berat dan tongkang sungai. Pola ini memunculkan setidaknya tiga persoalan struktural yang berulang kali memicu konflik di berbagai kabupaten.

• Kerusakan jalan akibat tonase kendaraan yang jauh melebihi kapasitas desain jalan umum, yang kerap memicu konflik antara warga dan perusahaan tambang atau perkebunan.
• Biaya logistik tinggi dan waktu tempuh tidak efisien, terutama saat musim hujan ketika jalan tambang dan jalan umum sama-sama terganggu.
• Ketergantungan pada moda sungai yang rentan terhadap fluktuasi debit air dan pendangkalan, sementara pelabuhan-pelabuhan ekspor menghadapi keterbatasan kapasitas.

Proyek Lama yang Dihidupkan Kembali, Bukan Mulai dari Nol

Rencana kereta api logistik Kaltim sebenarnya bukan ide baru. Sejak lebih dari satu dekade lalu, proyek rel sepanjang 203 kilometer yang menghubungkan Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, hingga Balikpapan sudah dirancang khusus untuk mengangkut batu bara ke pelabuhan, lengkap dengan rencana jetty batu bara dan pembangkit listrik pendukung.

Proyek ini sempat berstatus PSN, tetapi mandek setelah investor asal Rusia mundur. Kini, dalam