SAMARINDA — Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menyoroti ketertinggalan daerahnya dalam hal jaminan pendidikan tinggi. Di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur fisik, sektor pendidikan dinilai belum mendapat perhatian anggaran yang setara.
"Idealnya beasiswa itu harus ada. Paling tidak untuk mahasiswa kita yang berasal dari Samarinda yang memiliki prestasi," tegas Anhar di Samarinda, Rabu.
Politikus PDI Perjuangan itu mengungkapkan bahwa DPRD telah berulang kali mengusulkan program ini. Namun, keputusan akhir bergantung pada kalkulasi keuangan eksekutif.
"Sistem penganggaran daerah mengharuskan Pemkot Samarinda menghitung kelayakan fiskal sebelum mengeksekusi program," jelasnya.
Setidaknya ada tiga poin utama yang menjadi hambatan. Pertama, asumsi pendapatan tahunan—Pemkot wajib menghitung stabilitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana bagi hasil. Kedua, kewenangan kalkulasi sepenuhnya berada di eksekutif, sementara DPRD hanya berwenang mengusulkan. Ketiga, sinkronisasi blueprint pendidikan daerah yang sudah disiapkan DPRD masih menunggu restu anggaran dari Pemkot.
Menurut Anhar, investasi pendidikan melalui APBD memiliki dampak jangka panjang yang tidak boleh kalah bersaing dengan pembangunan infrastruktur fisik. Ia mendorong agar prioritas anggaran tidak hanya berorientasi pada proyek fisik semata.
Untuk menyukseskan program tersebut, DPRD mengusulkan tiga strategi. Pertama, klasterisasi penerima sasaran dengan kuota khusus untuk mahasiswa berprestasi akademik dan non-akademik, serta alokasi wajib bagi mahasiswa dari keluarga prasejahtera.
Kedua, integrasi program kesejahteraan dengan basis data kemiskinan daerah agar beasiswa tepat sasaran. Skema bantuan pun dirancang hingga kelulusan untuk menekan angka putus kuliah. Ketiga, penyusunan regulasi berkelanjutan melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) atau Peraturan Daerah (Perda) agar program tetap berjalan terlepas dari pergantian kepala daerah.
"Kami sudah memiliki blueprint mengenai program pendidikan dan kesejahteraan. Namun, pelaksanaannya tentu bergantung pada kebijakan pemerintah," pungkas Anhar.
Hingga berita ini diturunkan, Pemkot Samarinda belum memberikan tanggapan resmi terkati desakan DPRD tersebut. Masyarakat pun menanti realisasi komitmen pemerintah daerah dalam mendongkrak kualitas sumber daya manusia lokal melalui sektor pendidikan. (Adv)