SAMARINDA — Saefuddin Zuhri mengingatkan para pejabat agar tidak terlena dengan jabatan yang disandang. Menurutnya, seorang pemimpin wajib hadir memberikan manfaat nyata bagi warga.
"Jangan senang-senang kalau jadi pejabat. Ketika mendapat jabatan, jangan hanya merasa bangga dan menikmati kedudukan. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana memberikan manfaat dan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya dalam sambutan.
Pelatihan bertema "Mewujudkan Kepemimpinan Pancasila Melalui Integritas dan Pelayanan Publik Berdampak" ini diikuti aparatur dari Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Paser, dan Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Chamelia Shanti turut mendampingi Saefuddin bersama sejumlah kepala perangkat daerah.
Saefuddin menekankan bahwa masyarakat kini semakin kritis dan memiliki ekspektasi tinggi terhadap kualitas layanan pemerintah. Ia meminta aparatur menjaga integritas, menghindari sikap arogan, serta tidak mempersulit warga saat mengakses layanan.
"Tidak boleh pilih kasih. Semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan," tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sumpah jabatan yang diucapkan saat menerima amanah harus menjadi pengingat agar setiap kebijakan dan tindakan selalu berpihak pada kepentingan publik.
Dalam kesempatan itu, Saefuddin menyoroti pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman kepemimpinan. Menurutnya, wawasan kebangsaan bukan sekadar hafalan, melainkan cara berpikir yang harus melekat dalam diri seorang pemimpin.
Nilai Ketuhanan, lanjutnya, harus melahirkan integritas, sedangkan nilai kemanusiaan diwujudkan melalui penghormatan terhadap seluruh warga tanpa diskriminasi. Ia mengajak peserta selalu mempertanyakan tujuan setiap keputusan yang mereka ambil sebagai administrator.
"Ketika Anda mengambil satu keputusan, siapa sebenarnya yang sedang Anda layani?" tanyanya.
Saefuddin menilai tantangan menuju Indonesia Emas 2045 semakin kompleks, mulai dari perkembangan kecerdasan buatan (AI), perubahan dunia kerja, krisis global, hingga ancaman korupsi. Ia berharap para peserta mampu menjadi pemimpin yang tidak hanya cakap mengelola organisasi, tetapi juga memiliki integritas dan orientasi pada kepentingan publik.
"Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin yang mampu mengambil keputusan yang benar," pungkasnya.