PENAJAM — Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP PPU, Ali Tubo, mengungkapkan hasil pemantauan di lapangan menunjukkan masih banyak wilayah yang belum terlayani SPBU. Menurutnya, kondisi ini menjadi penghambat utama distribusi BBM ke masyarakat di kawasan pedalaman.
“Kalau melihat hasil identifikasi di lapangan, persoalan utamanya memang kebutuhan SPBU. Masih ada wilayah yang belum terlayani dengan baik,” ujar Ali Tubo kepada awak media, baru-baru ini.
Ali mencontohkan, lonjakan kebutuhan BBM terlihat jelas saat terjadi antrean panjang kendaraan di SPBU yang berada di Kecamatan Babulu beberapa pekan lalu. Saat itu, Satpol PP PPU bahkan harus turun tangan melakukan pengamanan dan penertiban agar antrean tidak mengganggu aktivitas warga.
“Beberapa minggu lalu kami melakukan pengamanan dan penertiban di SPBU Babulu karena terjadi lonjakan antrean kendaraan yang cukup tinggi,” pungkasnya.
Menurut Ali, persoalan distribusi BBM tidak hanya terjadi di Kecamatan Penajam. Wilayah Sungai Parit dan Kecamatan Babulu juga disebut memiliki kebutuhan bahan bakar yang cukup tinggi namun minim titik penyaluran resmi.
Satpol PP PPU telah menyampaikan masukan kepada pimpinan daerah untuk mendorong penambahan titik penyaluran BBM. Salah satu opsi yang dinilai paling realistis adalah pengembangan Pertashop di desa dan kelurahan yang belum terjangkau SPBU.
“Mungkin bisa didorong pengembangan Pertashop di wilayah desa atau kelurahan karena kebutuhan BBM masyarakat memang cukup tinggi,” jelas Ali Tubo.
Pertashop dinilai lebih fleksibel karena bisa dibangun di area dengan lahan terbatas dan tidak memerlukan investasi sebesar SPBU konvensional. Keberadaannya diharapkan bisa memangkas jarak tempuh warga untuk mengisi bahan bakar.
Ali menegaskan, minimnya jumlah SPBU bukan sekadar masalah kenyamanan, melainkan persoalan mendasar yang mempengaruhi aktivitas ekonomi dan mobilitas warga. Ia menyebut faktor keterbatasan SPBU yang belum menjangkau wilayah-wilayah terpencil menjadi persoalan di hulunya.
“Faktor keterbatasan SPBU yang belum menjangkau wilayah-wilayah itu menjadi persoalan di hulunya,” katanya.
Pemerintah daerah diharapkan segera merumuskan langkah strategis, baik melalui kerja sama dengan Pertamina maupun insentif bagi pengusaha lokal untuk membuka titik penyaluran baru. Tanpa penambahan SPBU atau Pertashop, distribusi BBM di PPU diprediksi masih akan timpang antara wilayah pesisir dan pedalaman.