NUSANTARA — Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan primer dan rujukan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kunjungan pada Minggu (3/5/2026) ini difokuskan pada peninjauan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) IKN serta penentuan lokasi kantor layanan baru.
Saat ini, akses administrasi bagi masyarakat di kawasan IKN masih dilayani melalui Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara. Pertumbuhan penduduk dan percepatan pembangunan infrastruktur menuntut kehadiran kantor layanan khusus yang lebih dekat dengan pusat aktivitas masyarakat di ibu kota baru tersebut.
Prihati menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan tengah mengkaji secara mendalam peluang pembangunan kantor layanan mandiri di kawasan inti IKN. Kehadiran fisik ini dianggap krusial untuk memberikan pelayanan yang lebih responsif dan optimal seiring meningkatnya jumlah penduduk.
"Kami merencanakan kehadiran kantor layanan khusus di IKN guna mendukung akses pelayanan yang lebih optimal bagi peserta. Saat ini, layanan terdekat masih berada di Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara," jelas Prihati Pujowaskito.
Selain meninjau RSUP IKN, rombongan juga mendatangi sejumlah titik strategis lainnya. Lokasi rencana pembangunan kantor BPJS Kesehatan, kawasan Masjid Negara, hingga kompleks Istana Negara menjadi bagian dari agenda pemetaan infrastruktur pendukung di Nusantara.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyambut baik inisiatif BPJS Kesehatan dalam mempercepat ketersediaan layanan di wilayahnya. Sinergi antara regulator kesehatan dan pengelola kawasan sangat penting untuk menjamin hak dasar warga yang akan menetap di IKN.
"Kami mengapresiasi kunjungan BPJS Kesehatan. Dukungan terhadap layanan kesehatan sangat penting dalam mendukung kehidupan masyarakat di IKN ke depan," ujar Basuki Hadimuljono.
Basuki berharap kolaborasi ini terus diperkuat, terutama dalam memastikan seluruh fasilitas kesehatan yang dibangun di IKN telah terintegrasi dengan sistem JKN. Hal ini menjadi syarat mutlak agar ekosistem pelayanan publik di ibu kota baru dapat berjalan maksimal sejak tahap awal operasional.
Dalam tinjauannya, Dirut BPJS Kesehatan memberikan apresiasi terhadap kemajuan pembangunan fisik di lapangan yang dinilai menunjukkan progres signifikan. Fasilitas kesehatan seperti RSUP menjadi indikator utama bahwa IKN siap menjalankan fungsinya sebagai pusat pemerintahan baru.
Integrasi antara fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit rujukan menjadi fokus utama dalam penyusunan strategi layanan di wilayah ini. Penyiapan ekosistem digital juga direncanakan untuk memudahkan proses administrasi peserta tanpa hambatan geografis.
Pembangunan infrastruktur kesehatan di Nusantara merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang merata dan berkualitas. BPJS Kesehatan terus mematangkan koordinasi teknis dengan Otorita IKN agar operasional layanan kesehatan berjalan selaras dengan jadwal kepindahan aparatur sipil negara dan warga.