BONTANG — Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mendapati bantuan pendidikan untuk anak penyandang disabilitas belum tersalurkan saat melakukan tinjauan lapangan di RT 18, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Senin (4/5/2026). Bantuan senilai Rp300 ribu per bulan tersebut dilaporkan mandek meski telah melewati periode pencairan awal tahun.
Persoalan ini terungkap ketika Neni mengunjungi kediaman Noor Saibah, salah satu penerima manfaat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Di lokasi tersebut, Neni menerima keluhan bahwa hak pendidikan bagi anak disabilitas di keluarga tersebut belum kunjung diterima untuk menunjang kebutuhan sekolah.
Pemerintah Kota Bontang mengalokasikan dana tersebut secara khusus guna membantu meringankan beban biaya pendidikan, termasuk pengadaan buku dan alat tulis. Keterlambatan ini dinilai menghambat akses pendukung belajar bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus di wilayah tersebut.
Kunjungan kerja yang semula diagendakan untuk memantau progres perbaikan rumah swadaya justru bergeser pada evaluasi bantuan sosial. Neni Moerniaeni tampak tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya saat mengetahui ada hak warga rentan yang tertahan oleh kendala administratif.
Merespons temuan tersebut, Wali Kota langsung menghubungi Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat (DSPM) Bontang, Toetoek Pribadi Ekowati, melalui sambungan telepon dari lokasi peninjauan. Ia meminta penjelasan mendalam mengenai penyebab bantuan tersebut belum sampai ke tangan penerima.
“Ini sudah lewat April, kenapa masih ada yang belum menerima? Apa kendalanya?” tegas Neni saat mengonfirmasi masalah tersebut kepada jajaran dinas terkait.
Kepala DSPM Bontang Toetoek Pribadi Ekowati menjelaskan bahwa keterlambatan distribusi bantuan disebabkan oleh proses verifikasi ulang. Menurutnya, terdapat ketidaksesuaian kriteria pada sejumlah data lama sehingga tim di lapangan harus melakukan penyesuaian agar bantuan tepat sasaran.
Proses pembersihan data ini dilakukan untuk memastikan tidak ada duplikasi atau salah sasaran dalam penyaluran dana hibah pendidikan. Namun, proses birokrasi ini berdampak pada tertundanya pencairan bagi mereka yang sebenarnya sudah memenuhi syarat dan sangat membutuhkan.
“Ada data yang tidak sesuai, sehingga harus dialihkan ke penerima yang lebih tepat sasaran. Memang belum semua tersalurkan,” ujar Toetoek saat memberikan klarifikasi kepada Wali Kota.
Neni Moerniaeni menegaskan bahwa alasan administratif tidak boleh menjadi penghalang bagi pemenuhan hak dasar warga, terutama bagi penyandang disabilitas. Ia meminta DSPM memisahkan jalur verifikasi untuk kasus-kasus prioritas agar bantuan bisa segera dicairkan tanpa menunggu seluruh proses sinkronisasi data selesai.
Wali Kota menekankan pentingnya respons cepat dari organisasi perangkat daerah (OPD) ketika menghadapi masalah di lapangan. Ia tidak ingin persoalan teknis di tingkat dinas merugikan masyarakat yang sedang berjuang menyekolahkan anaknya di tengah keterbatasan ekonomi.
“Ini harus segera diselesaikan. Bantuan pendidikan untuk anak seharusnya bisa langsung berjalan,” kata Neni Moerniaeni dengan nada bicara yang lugas.
Bagi keluarga penerima manfaat seperti Noor Saibah, uang sebesar Rp300 ribu per bulan memiliki dampak signifikan untuk keberlanjutan pendidikan anak. Ketiadaan dana tersebut memaksa orang tua mencari alternatif biaya lain untuk membeli keperluan sekolah yang seharusnya sudah terjamin oleh program pemerintah daerah.
Kelurahan Tanjung Laut Indah menjadi salah satu titik perhatian karena konsentrasi penerima bantuan sosial yang cukup tinggi. Pemerintah Kota Bontang kini dituntut untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi bantuan sosial agar kejadian serupa tidak terulang di kelurahan lain.
Dinas Sosial diharapkan segera merampungkan pemutakhiran data dalam pekan ini. Langkah ini krusial untuk memastikan seluruh bantuan pendidikan bagi anak disabilitas di Bontang dapat tersalurkan secara penuh sebelum memasuki tahun ajaran baru atau periode penyaluran tahap berikutnya.