PENAJAM PASER UTARA — Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di halaman Kantor Bupati PPU, Senin (4/5/2026). Momentum ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program pendidikan daerah yang dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar di lapangan.
Upacara tersebut dihadiri jajaran Forkopimda PPU, termasuk Wakil Bupati Abdul Waris Muin dan Sekretaris Daerah Tohar. Fokus utama pembahasan tertuju pada implementasi kebijakan pusat yang kerap terbentur keterbatasan sarana serta prasarana di berbagai wilayah Penajam Paser Utara.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mulai mendorong penerapan deep learning sebagai program prioritas nasional. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kedalaman pemahaman siswa, bukan sekadar hafalan materi. Namun, Mudyat mengakui kesiapan tenaga pendidik di daerah masih menjadi catatan besar.
Kesenjangan kualitas guru antarwilayah di PPU disinyalir menjadi hambatan utama transformasi kurikulum tersebut. Infrastruktur pendidikan yang belum merata turut memperlebar jarak kualitas antara sekolah di pusat kota dengan wilayah pelosok.
Mudyat mengingatkan bahwa gagasan memanusiakan manusia dalam pendidikan hanya akan menjadi slogan jika tidak dibarengi dukungan fasilitas yang memadai. Distribusi sumber daya pendidikan yang adil kini menjadi tuntutan yang mendesak untuk segera dipenuhi pemerintah daerah.
Dalam pidatonya, Bupati Mudyat Noor menegaskan bahwa kunci perubahan besar dalam sistem pendidikan nasional berada pada level mikro, yakni proses belajar mengajar harian. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan tidak terjebak dalam seremoni tahunan tanpa dampak nyata bagi siswa.
"Jika hendak memajukan bangsa, perbaiki pendidikan. Jika hendak memperbaiki pendidikan, perbaikilah mulai dari dalam kelas," ujar Mudyat Noor di hadapan para tenaga pendidik, Senin (4/5/2026).
Pernyataan tersebut mengisyaratkan perlunya pengawasan berkelanjutan terhadap kinerja guru dan efektivitas metode mengajar. Pemerintah Kabupaten PPU dituntut memastikan kebijakan yang diambil selaras dengan kebutuhan guru dan siswa di dalam kelas, bukan sekadar pemenuhan administrasi.
Pemkab PPU saat ini tengah menjalankan sejumlah program strategis, termasuk revitalisasi sekolah dan peningkatan kualifikasi guru. Kendati demikian, efektivitas langkah-langkah tersebut memerlukan evaluasi terbuka agar tidak berhenti pada tataran perencanaan di atas kertas.
Sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat juga menjadi poin krusial yang disorot. Selama ini, kolaborasi antarunsur tersebut dinilai belum optimal dalam membangun budaya belajar yang konsisten di luar jam sekolah. Media massa pun diharapkan ikut berperan dalam mengawal isu pendidikan di daerah.
Tanpa adanya indikator keberhasilan yang terukur, komitmen yang disampaikan dalam Hardiknas 2026 berisiko menjadi retorika berulang. Publik kini menanti langkah konkret Pemkab PPU dalam mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di seluruh kecamatan.