KALIMANTAN TIMUR — Hashim yang juga adik kandung Presiden Prabowo itu mengaku sering diajak bicara oleh sang kakak terkait hambatan eksekusi program-program unggulan pemerintah. "Saya sering diajak bicara dengan Presiden Republik Indonesia yang juga kakak saya. Dia banyak curhat sama saya. Program bagus, tujuan bagus, mulia, tapi dalam perjalanannya, implementasinya kurang sempurna," ujar Hashim dalam sambutannya.
Meski tidak merinci program apa yang dimaksud, Hashim menegaskan bahwa keluhan serupa beberapa kali disampaikan Prabowo kepadanya. "Kita sudah saksikan, tidak perlu saya sebut, kita saksikan beberapa program yang bagus, tapi implementasinya kurang bagus. Ya, sering sekali Pak Prabowo curhat sama saya," tambahnya.
Birokrasi Jadi Kendala Utama, SRUK Jadi Pengecualian
Menurut Hashim, persoalan birokrasi di Indonesia menjadi salah satu sorotan utama Presiden. Namun, ia menilai ada satu pengecualian di mana koordinasi antar kementerian dan lembaga berjalan mulus, yaitu dalam pengembangan SRUK.
"Saya mau berikan apresiasi, ini suatu pencapaian yang luar biasa. Saya mau sampaikan ini suatu luar biasa karena hari ini kita menyaksikan birokrasi Pemerintah Indonesia yang sukses dan berhasil," ujar Hashim.
SRUK: Fondasi Pasar Karbon yang Dibangun Tanpa Cacat
SRUK merupakan sistem yang menjadi fondasi tata kelola pasar karbon Indonesia, dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterlacakan (traceability) bagi pelaku usaha dan investor. Pengembangannya melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Hashim menyebut koordinasi dalam pengembangan SRUK menjadi yang terbaik dibandingkan satuan tugas lain yang ia tangani. Dari empat satgas yang ia awasi, SRUK dinilai tanpa kekurangan. "Ini semuanya yang saya melihat dalam pekerjaannya tidak ada cacat, tidak ada kekurangan," tegasnya.
Peran Hashim: 'Jembatan' Antar Kementerian
Hashim menjelaskan bahwa tugas utamanya sebagai utusan khusus adalah membantu koordinasi lintas kementerian. "Tugas saya sebetulnya adalah untuk melintasi birokrasi, untuk bantu-bantu, ya. Bantu menteri-menteri supaya bisa koordinasi dan juga menteri-menteri lain. Dalam hal ini (SRUK), saya lihat program ini luar biasa, tanpa cacat, tanpa kekurangan," jelasnya.
Pernyataan Hashim ini menjadi sinyal bahwa pemerintah serius membenahi masalah implementasi kebijakan, terutama yang berkaitan dengan birokrasi. Keberhasilan SRUK diharapkan menjadi model bagi program-program lain ke depannya.
