KALIMANTAN TIMUR — PT Nations Petroleum, anak usaha Arsari Group milik Hashim Djojohadikusumo, memenangkan lelang Wilayah Kerja Migas Natuna D-Alpha dengan komitmen investasi US$103,309 juta atau sekitar Rp1,83 triliun untuk tiga tahun eksplorasi. Kemenangan ini menguasai sekitar 73 persen dari total komitmen investasi enam wilayah kerja yang dilelang pemerintah pada Tahap I Tahun 2026. JATAM menilai dominasi tersebut memunculkan kekhawatiran konflik kepentingan karena Hashim merupakan adik kandung Presiden Prabowo Subianto.
Paragraf pembuka: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan PT Nations Petroleum sebagai pemenang lelang WK Natuna D-Alpha. Perusahaan itu juga diwajibkan membayar bonus tanda tangan sebesar US$200.000 kepada negara. Dari total nilai investasi US$141,512 juta untuk enam wilayah kerja, sebanyak US$103,3 juta berasal dari proyek yang dimenangkan PT Nations Petroleum, sementara Eni Indonesia, Sinopec, PT Timur Hijau Investama, dan Cinda Energy hanya menyumbang porsi jauh lebih kecil.
Melky Nahar, Koordinator JATAM, menyoroti besarnya porsi investasi yang dikuasai satu perusahaan dalam lelang kali ini. "Yang menjadi perhatian, investasi pada Natuna D-Alpha mencapai sekitar 73 persen dari total komitmen investasi seluruh wilayah kerja yang dilelang pemerintah pada Tahap I Tahun 2026," kata Melky dalam keterangannya (21/9).
Angka itu menempatkan PT Nations Petroleum jauh di atas para pesaingnya. JATAM menilai konsentrasi sebesar ini tidak lepas dari fakta bahwa Hashim Djojohadikusumo merupakan adik kandung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Dalam prinsip tata kelola antikorupsi internasional, keluarga dekat kepala negara masuk kategori Politically Exposed Persons (PEPs). Kelompok ini memerlukan pengawasan dan transparansi lebih tinggi karena kedekatannya dengan pusat kekuasaan.
JATAM menilai kemenangan perusahaan terafiliasi keluarga presiden dalam proyek migas terbesar hasil lelang tahun ini wajar menimbulkan pertanyaan soal independensi proses lelang, potensi konflik kepentingan, serta kesetaraan akses dalam pengelolaan aset strategis negara. Persoalannya bukan semata legalitas prosedur, melainkan juga integritas tata kelola dan kepercayaan publik terhadap negara.
Hashim Djojohadikusumo saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi. Dalam posisi itu, ia seharusnya menjadi bagian dari upaya Indonesia menjalankan komitmen Perjanjian Paris dan mempercepat transisi menuju energi bersih.
Namun kelompok usaha yang terafiliasi dengannya justru memperoleh hak pengelolaan salah satu proyek migas terbesar yang diumumkan pemerintah tahun ini. Laporan Net Zero Emissions by 2050 dari International Energy Agency (IEA) menegaskan bahwa pencapaian target pembatasan pemanasan global hingga 1,5°C mensyaratkan tidak adanya lagi pengembangan proyek energi fosil baru.
JATAM mempertanyakan bagaimana seorang pejabat yang diberi mandat membantu menghadapi krisis iklim justru berada dalam posisi berkaitan langsung dengan ekspansi industri bahan bakar fosil.
Blok Migas Natuna D-Alpha pertama kali ditemukan pada 1973 oleh Agip Oil asal Italia dan diklaim sebagai salah satu blok migas terbesar di Asia Tenggara yang belum dieksploitasi. Blok ini sempat dikembangkan, tetapi pada 2017 Exxon Mobile sebagai pengembang mengembalikan hak kelola ke Kementerian ESDM karena dinilai tidak ekonomis.
Meski mengandung potensi cadangan gas raksasa hingga 46 TCF (Trillion Cubic Feet), kandungan CO2-nya sangat tinggi mencapai 72 persen. Alasan itulah yang membuat eksploitasi Natuna D-Alpha sempat mandeg 45 tahun. Natuna D-Alpha yang kini dikuasai entitas Arsari Group diproyeksikan dikembangkan dalam 3 tahun, sedangkan sebelumnya membutuhkan waktu 6-10 tahun hingga benar-benar dapat menghasilkan gas yang dapat dikomersilkan.
JATAM menilai proyek ini tidak dapat dilepaskan dari rekam jejak panjang industri migas di Indonesia yang kerap meninggalkan pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, perampasan ruang hidup, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu contoh paling nyata adalah tragedi Lumpur Lapindo yang bermula dari aktivitas pengeboran sumur gas Banjar Panji-1 milik PT Lapindo Brantas. Bencana tersebut menenggelamkan 19 desa dan merendam lebih dari 10.426 rumah.
Penutup: Kemenangan PT Nations Petroleum di Natuna D-Alpha menempatkan proyek migas raksasa itu di bawah kendali entitas yang terafiliasi dengan lingkaran terdekat Presiden. Bagi publik, pertaruhannya bukan hanya soal siapa yang mengelola cadangan gas 46 TCF, melainkan juga bagaimana negara menjaga integritas lelang aset strategis dan konsistensi komitmen transisi energi.