KALIMANTAN TIMUR — Keputusan ini diambil untuk mempertegas identitas beras Bulog sebagai produk pemerintah. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal mengatakan, penyatuan merek ini sekaligus menjawab kebingungan masyarakat yang selama ini kesulitan membedakan beras subsidi dan non-subsidi di pasaran.
"Kenapa harus menggunakan nama Beras Kita? Karena produk-produk pemerintah menggunakan bahasa kita. Kita punya Gula Manis Kita, Minyak Kita, termasuk beras yang sekarang menggunakan nama Beras Kita," kata Rizal di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (7/9).
Setelah rebranding, Bulog hanya akan memakai dua merek utama: Beras Kita Medium untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang bersubsidi, dan Beras Kita Premium untuk segmen komersial. Tulisan SPHP tetap dicantumkan di kemasan, hanya ukurannya diperkecil agar tampilan lebih menarik.
"Dengan perubahan kemasan ini, tampilannya lebih eye-catching dan lebih bisa bersaing dengan produk swasta," ujarnya.
Penting dicatat, beras premium tidak otomatis masuk program subsidi. Menurut Ahmad, beras medium tetap menjadi tulang punggung stabilisasi harga karena mendapat subsidi pemerintah. Sementara Beras Kita Premium menyasar masyarakat dengan daya beli lebih tinggi dan tidak memperoleh subsidi.
Bulog memastikan stok beras SPHP dengan kemasan lama tetap disalurkan hingga habis. Jika saat peluncuran kemasan baru pada 20 Oktober 2026 masih ada sisa stok lama, produk tersebut tetap boleh beredar seperti biasa.
"Kalau upaya maksimalnya seperti itu. Tapi kalau tidak bisa, tidak apa-apa, disalurkan seperti biasa," kata Ahmad.
Harga beras dengan kemasan anyar ini dijamin tidak berubah. Konsumen yang selama ini membeli beras SPHP tidak perlu khawatir dengan gejolak harga setelah pergantian merek.
Langkah ini mengikuti pola penamaan produk pangan pemerintah yang sudah lebih dulu memakai kata "Kita", seperti Gula Manis Kita dan Minyak Kita. Konsistensi penamaan ini diharapkan memudahkan masyarakat mengenali produk-produk negara di tengah maraknya merek swasta.
Hingga saat ini, Bulog belum memiliki rencana mengajukan program SPHP khusus untuk beras premium. Fokus pemerintah tetap pada pengendalian harga beras medium yang menjadi kebutuhan pokok mayoritas warga.
Penyederhanaan merek ini juga menjadi sinyal efisiensi operasional Bulog. Dengan satu identitas, biaya pemasaran dan distribusi bisa ditekan, sekaligus memperkuat posisi tawar Bulog di pasar beras nasional yang selama ini didominasi pemain swasta.