SAMARINDA — Pemprov Kaltim memastikan dua penghargaan Terbaik I dari Kemendagri tidak akan mengubah arah kebijakan program prioritasnya. Alokasi dana insentif yang menyertai penghargaan itu justru akan dipercepat untuk kebutuhan layanan dasar masyarakat.
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud mengungkapkan, capaian ini menjadi bukti kerja nyata pemerintah daerah di bidang pendidikan dan kesehatan. Penghargaan tersebut diserahkan dalam Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Kalimantan.
"Alhamdulillah bahwa kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Berkat penilaian secara objektif, Kaltim mendapatkan predikat terbaik untuk regional Kalimantan dalam kategori bidang pendidikan dan kesehatan," ujarnya, Kamis (3/9/2026).
Rudy menegaskan, akses layanan pendidikan dan kesehatan akan terus diperluas. Saat ini, warga yang berdomisili di Kaltim bisa menempuh pendidikan dari jenjang S1 hingga S3 secara gratis tanpa biaya apa pun.
"Masyarakat Kaltim hari ini mendapatkan pendidikan mulai dari S1 sampai dengan S3, asal berdomisili di Kaltim, itu semuanya mendapatkan secara gratis, hanya tinggal mendaftar saja," ungkap Rudi.
Di sektor kesehatan, jaminan kepesertaan BPJS Kesehatan juga diberikan dengan syarat yang relatif mudah. Cukup dengan KTP dan telah berdomisili minimal tiga tahun, warga yang tidak tercover oleh kabupaten/kota akan otomatis ditanggung oleh pemerintah provinsi.
Selain dua program utama tersebut, Pemprov Kaltim juga menjalankan standar pelayanan minimum lain. Para guru honorer baik di sekolah negeri maupun swasta, dari jenjang PAUD hingga SMA, akan menerima insentif tambahan.
"Begitu juga dengan bantuan rumah subsidi untuk masyarakat tidak mampu, biaya rumah administrasinya dibantu dengan nilai lebih kurang sekitar Rp 10 juta per rumah," jelasnya.
Rudy menekankan, seluruh program ini dijalankan murni untuk kepentingan publik. Menurutnya, penghargaan dari Kemendagri hanyalah konsekuensi dari kerja yang sudah dilakukan, bukan tujuan utama.
"Program ini kita jalankan untuk masyarakat. Sebenarnya tanpa ada penilaian, memang ini adalah bagian daripada program unggulan Pemprov Kaltim," tuturnya.
Pihaknya masih mendiskusikan penggunaan dana insentif dari pemerintah pusat tersebut. Rudy memastikan anggaran akan dialokasikan untuk program yang berdampak langsung pada layanan dasar, seperti penanganan stunting atau kegiatan bedah rumah tidak layak huni.
"Kami diskusikan dengan seluruh jajaran Pemprov, apakah untuk program penanganan stunting atau kegiatan bedah rumah. Pastinya tahun ini untuk penggunaan anggarannya, lebih cepat, lebih bagus. Jangan disimpan dananya, biar bisa berputar dan bisa bermanfaat untuk masyarakat kita," kata Rudi.
Ke depan, Pemprov Kaltim juga akan menonjolkan program pengelolaan sampah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Mendagri Tito Karnavian dalam mewujudkan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI).
Agenda besar lainnya adalah pengembangan konektivitas antarwilayah. Rudy menilai luas Kalimantan Timur hampir setara Pulau Jawa, namun akses jalan masih sangat terbatas, terutama di daerah seperti Mahakam Ulu yang kerap terdampak karhutla dan kekeringan.
"Karena Kaltim ini sangat luas, luasnya seluas dengan Pulau Jawa, namun kita masih terkendala berkaitan dengan akses. Kita mulai dari karhutla dan bencana kekeringan di Mahakam Ulu, akses jalannya masih terbatas. Saat ini Pemprov Kaltim lagi giat-giatnya membangun akses jalan ke sana untuk membuka beberapa daerah yang terisolir," imbuhnya.
Dengan rampungnya pembangunan konektivitas tahun ini, seluruh wilayah Kaltim diharapkan semakin terhubung. Kehadiran pemerintah provinsi pun bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di pelosok.
"InsyaAllah, tahun ini semuanya akan sudah terkoneksi. Kami berharap kehadiran pemerintah provinsi ini betul-betul harus bisa dirasakan manfaatnya kepada seluruh masyarakat Kaltim," pungkasnya.