BALIKPAPAN — Praktik pemangkasan jam pelatihan Satpam di Kalimantan Timur menjadi sorotan Polda Kaltim. Sebuah Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) kedapatan menyelenggarakan pendidikan dasar (diksar) kualifikasi Gada Pratama hanya dalam waktu tiga hari, padahal standar yang ditetapkan mencapai 14 hari.
Temuan tersebut terungkap saat Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Kaltim Kombes Pol Arman melakukan pemantauan jarak jauh menggunakan sambungan video di Kabupaten Kutai Timur. "Ini tentu merugikan calon satpam sebab tidak mendapat materi pelatihan secara lengkap," ujarnya di Balikpapan, Rabu (2/9/2026).
Arman menjelaskan regulasi Perpol Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa memang memberi ruang penyederhanaan waktu pelatihan. Ia mencontohkan, durasi standar dapat dipadatkan menjadi tujuh hari atau sepekan tanpa mengurangi substansi materi.
Namun, pemangkasan hingga menjadi tiga hari dinilai kelewat batas. "Jika hanya 3 hari, dapat ilmu apa calon satpam itu. Lalu, bagaimana harus dituntut profesional," tegas Arman kepada peserta diksar.
Komposisi materi yang diatur mencakup 30 persen teori dan 70 persen praktik aplikatif. Adapun keterampilan yang wajib dikuasai personel antara lain pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli atau yang dikenal dengan istilah turjawali.
Informasi mencuat bukan dari pengawasan lapangan langsung, melainkan dari laporan pihak internal pelatihan. "Tapi saya mendapat informasi dari instruktur dan pembina pelatihan, ternyata di Kutim digelar singkat sekali. Ini jelas tidak benar," kata Arman.
Ia mengingatkan agar BUJP tidak menjadikan sertifikat sebagai tujuan utama pelatihan. "Tolong, mencetak tenaga satpam (security) profesional itu jangan asal-asalan," pintanya.
Peringatan ini disampaikan Arman saat membuka diksar Gada Pratama angkatan ke-59 yang digelar PT Bina Multi Cipta Indonesia (BMCI) di Asrama Haji Balikpapan. Kegiatan itu dihadiri Kasubdit Bin Satpam/Polsus Ditbinmas Polda Kaltim AKBP Budi Heryawan, Direktur Utama BMCI Tri Thohiroh, serta perwakilan Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) Kota Balikpapan.
Arman yang baru menjabat sejak Juli 2026 memastikan pengawasan tidak berhenti pada seremonial pembukaan. Pemantauan berbasis teknologi, seperti melalui panggilan video, akan terus digunakan untuk mengawasi jalannya pelatihan di berbagai wilayah.
Pengawasan serupa dilakukan di Kabupaten Paser pada Rabu pagi sebelum acara di Balikpapan dimulai. Hasil pemantauan virtual menunjukkan ketidaksesuaian antara jumlah pendaftar dan peserta yang hadir.
"Total peserta 63 orang, ternyata yang ikut diksar hanya 46 orang. Kemana 17 peserta lainnya," tanya Arman.
Ia memastikan pengawasan terhadap penyelenggara pendidikan Satpam bakal terus dilakukan. Polda Kaltim juga membuka ruang kolaborasi dengan organisasi profesi satpam untuk menjaga mutu pelatihan di lapangan.