SAMARINDA — Tekanan harga di Kalimantan Timur berangsur mereda. Inflasi bulanan (month-to-month/mtm) pada Juli 2026 tercatat 0,18 persen, melambat cukup dalam dari posisi 0,70 persen pada bulan sebelumnya.
Meski melandai, laju inflasi tahunan (year-on-year/yoy) masih berada di angka 3,31 persen. Adapun inflasi tahun kalender (year-to-date/ytd) hingga Juli tercatat 2,54 persen.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Timur, Jajang Hermawan, menyebut dua kelompok pengeluaran menjadi penekan utama laju inflasi bulan lalu. Pertama, kelompok transportasi yang masih terdampak penyesuaian harga Pertamax pada Juni lalu serta kenaikan harga pelumas atau oli mesin.
Kedua, kelompok pendidikan yang mengalami kenaikan seiring dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027.
“Tekanan inflasi Juli 2026 terutama disumbangkan oleh kelompok transportasi dan pendidikan,” ujar Jajang dalam keterangan resminya.
Laju kenaikan harga tertahan oleh penurunan sejumlah komoditas pangan dan nonpangan. Beberapa di antaranya cabai rawit, bawang merah, tomat, cabai merah, hingga emas perhiasan.
Sebaliknya, komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi di Kaltim meliputi bensin, daging ayam ras, pelumas atau oli mesin, ikan layang (benggol), dan beras.
Secara spasial, tekanan harga tak merata di seluruh wilayah. Kabupaten Penajam Paser Utara mencatat inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,28 persen (mtm), disusul Kota Balikpapan 0,25 persen (mtm) dan Kota Samarinda 0,20 persen (mtm).
Di sisi lain, Kabupaten Berau justru mengalami deflasi 0,18 persen (mtm) pada periode yang sama.
Untuk menjaga stabilitas harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kalimantan Timur memperkuat sinergi lewat strategi 4K: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Pada aspek keterjangkauan, TPID menggelar Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar. Sementara untuk ketersediaan pasokan, koordinasi dengan Perum Bulog dan organisasi perangkat daerah (OPD) terus dilakukan guna memastikan stok beras, daging ayam ras, dan ikan tetap aman.
“Pada aspek kelancaran distribusi, TPID terus memperkuat koordinasi antarwilayah untuk memastikan rantai pasok berjalan lancar sekaligus memitigasi potensi hambatan distribusi yang dapat memicu kenaikan harga,” jelas Jajang.
Ke depan, BI bersama TPID akan memperkuat program Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS). Jajang menambahkan, stabilitas harga diharapkan terjaga sehingga daya beli masyarakat terlindungi dan aktivitas ekonomi daerah tetap berjalan baik.