SAMARINDA — Para marbot dan penjaga rumah ibadah di Kalimantan Timur harus rela menerima kenyataan pahit tahun ini. Program perjalanan religi yang selama menjadi bentuk apresiasi atas pengabdian mereka, volumenya dipangkas hingga nyaris 98 persen dari tahun lalu.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setprov Kaltim, Dasmiah, mengungkapkan bahwa usulan awal pemerintah daerah hanya mampu mengakomodasi 14 orang peserta per kabupaten/kota. Jumlah itu anjlok dibandingkan realisasi 2025 yang mencapai 870 penerima manfaat.
“Belum, nanti dibicarakan di perubahan, baru belum dianggarkan seperti tahun kemarin. Tahun ini masih sesuai dengan masing-masing 14 orang, karena kan efisiensi anggaran itu,” ujar Dasmiah, Selasa (14/1/2026).
Ia mengakui, penurunan drastis ini merupakan konsekuensi yang tidak terhindarkan dari penyesuaian fiskal. Meski begitu, Pemprov Kaltim tetap mengajukan angka minimal separuh dari capaian tahun lalu agar program tidak mati total.
Efisiensi anggaran membuat pemerintah harus memilih program mana yang dipertahankan. Dasmiah menjelaskan, program yang berdampak langsung pada indikator kinerja makro tetap menjadi prioritas utama, sementara bantuan individual seperti perjalanan religi menjadi sasaran penyesuaian.
“Yang tidak berubah itu kan cuma Gratispol saja. Yang lain-lain juga tetap, cuman untuk umroh karena mungkin individu ya, bukan berlaku untuk keseluruhan, tidak langsung menyangkut indikator kinerja, jadi mungkin itu pertimbangan,” jelasnya.
Program Gratispol, yang merupakan unggulan Pemprov di sektor pendidikan, tidak mengalami perubahan signifikan di tengah pemangkasan anggaran. Sementara itu, skema pelaksanaan perjalanan religi tahun ini masih menunggu keputusan final terkait jumlah pasti peserta.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, membenarkan adanya pengurangan tajam pada volume peserta. Namun, ia memastikan bahwa standar pembiayaan bagi peserta yang tetap berangkat tidak mengalami perubahan.
“Ya, volumenya berkurang betul. Itu pilihan yang harus kita lakukan ketika program berikutnya dilaksanakan, tetapi kita melakukan pengurangan volume,” kata Sri Wahyuni.
Pemerintah memahami bahwa program ini menjadi harapan bagi banyak marbot dan penjaga rumah ibadah. Oleh karena itu, peluang penambahan kuota di masa mendatang tetap terbuka, bergantung pada kondisi keuangan daerah. “Doakan mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa melakukan penambahan lagi,” pungkasnya.