JAKARTA — Nanik Sudaryati Deyang, seorang perempuan kelahiran Kalimantan Timur, kini resmi memegang kendali di Badan Gizi Nasional (BGN) setelah ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menggantikan Dadan Hindayana yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BGN. Penunjukan ini diumumkan dalam waktu dekat dan langsung menjadi perhatian publik, khususnya di daerah asalnya.
Nanik Sudaryati Deyang bukanlah nama baru di dunia pangan dan gizi Indonesia. Ia dikenal sebagai sosok yang memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan program pangan berbasis masyarakat. Selama ini, ia aktif dalam berbagai inisiatif yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan ibu hamil di daerah tertinggal.
Latar belakangnya sebagai putri daerah Kalimantan Timur menjadi nilai tambah tersendiri. Pemahamannya terhadap kondisi pangan di wilayah timur Indonesia dinilai relevan dengan tantangan yang dihadapi BGN ke depan.
Dalam pernyataan resmi yang diterima redaksi, tugas utama Nanik adalah memperkuat program gizi nasional yang sudah berjalan. BGN selama ini bertanggung jawab mengoordinasikan kebijakan pangan dan gizi lintas sektor, mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, hingga Badan Pangan Nasional.
Salah satu program prioritas yang akan didorong adalah percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Data terbaru menunjukkan angka prevalensi stunting masih di atas target nasional, terutama di provinsi-provinsi di luar Jawa.
Penunjukan Nanik Sudaryati Deyang dinilai sebagai langkah strategis Presiden Prabowo untuk mendekatkan pusat kebijakan dengan kondisi lapangan di Indonesia Timur. Kalimantan Timur sendiri memiliki tantangan gizi yang cukup kompleks, mulai dari akses pangan di daerah pedalaman hingga pola konsumsi masyarakat pesisir.
Pilihan ini juga mencerminkan upaya pemerintah untuk memberikan ruang lebih besar bagi tokoh perempuan dalam kepemimpinan strategis di sektor publik.
Belum ada pernyataan resmi mengenai target kerja spesifik yang dibebankan kepada Nanik. Namun, publik menanti langkah konkretnya dalam menyelaraskan program BGN dengan visi Presiden Prabowo di bidang ketahanan pangan dan gizi masyarakat.
Langkah awal yang diprediksi akan diambil adalah melakukan evaluasi terhadap program-program yang sudah berjalan, termasuk intervensi gizi di 514 kabupaten/kota di Indonesia. Selain itu, penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah juga menjadi prioritas agar program tidak tumpang tindih.